SBY Mengomentari Sri Mulyani yang Kembali Menjabat Mentri Keuangan
SBY Mengomentari Sri Mulyani yang Kembali Menjabat Mentri Keuangan

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rupanya tidak tahan untuk tidak mengomentari perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu (27/7), dan secara khusus menyebut kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan.

Untuk diketahui, Sri Mulyani adalah mantan menteri keuangan di era SBY sebelum berkarir sebagai Managing Director Bank Dunia.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet yang dipimpinnya. Di antara menteri-menteri yang baru saja dilantik, kita mengenali dua menteri yang pernah bertugas di jajaran pemerintahan yang lalu yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai menko polhukam dan Dr Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan,” kata SBY dalam sebuah video singkat yang diunggah ke akun Twitter dia.

“Selaku pribadi dan dalam kapasitas saya sebagai pimpinan Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang dilantik, dan semoga sukses.”

Dari delapan nama anggota kabinet yang dicopot dan diganti, SBY juga menyebutkan nama Rizal Ramli, mantan menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya yang dikenal sangat kritis ketika dia menjabat presiden.

“Kepada Dr Rizal Ramli dan kawan-kawan yang mengakhiri tugasnya di Kabinet Kerja, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Percayalah sejarah akan mencatat upaya dan pengabdian Bapak-Bapak kepada bangsa dan negara tercinta,” kata SBY dalam video berdurasi 2 menit 12 detik itu.

Satu lagi catatan khusus SBY adalah masuknya politisi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang di awal pemerintahan Presiden Jokowi mengambil sikap sebagai oposisi.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang para kadernya secara resmi juga bergabung di pemerintahan,” kata SBY.

“Ke depan nanti harapan kita pemerintahan kita makin kuat dan makin efektif di dalam mengemban tugas-tugasnya. Partai Demokrat — meskipun kami berada di luar jajaran pemerintahan pusat — akan tetap berkontribusi bagi kepentingan rakyat Indonesia.”

“Kami akan mendukung penuh setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang tepat dan pro rakyat, tetapi kami juga akan mengkritisi kebijakan dan tindakan pemerintah manakala tidak tepat, tidak pro rakyat, dan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY